Tito Karnavian Ragu Penuhi Panggilan Paksa Oleh DPR

 

 

Goodbuzz.net – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku belum dapat memutuskan mengenai pemberian wewenang pada Polri untuk melakukan panggilan paksa untuk pihak yang tidak memenuhi panggilan dari DPR.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) belum jelas mengatur bahwa Polri dapat melaksanakan mandat DPR, dia juga memaparkan bila melihat pada KUHP selama ini tidak mengetahui adanya panggilan paksa oleh DPR.

“Termasuk istilah penyanderaan, ‎selama ini yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian itu tidak dicantum secara eksplisit di sana. Nah ini menimbulkan keragu-raguan dari kepolisian,” ungkap Tito.

Tetapi, Tito mengungkapkan pihaknya tetap menimbang serta membicarakan mengenai tindakan yang harus diambil untuk menyikapi terkait UU MD3 itu.

“Termasuk mengundang ahli dari eskternal, ahli hukum tata negara, pidana, dalam rangka untuk mensikapi apa sikap Polri. Jangan sampai sikap Polri yang melaksanakan ini justru jadi bumerang dan disalahkan banyak pihak,” kata Tito.

Belum selesai menjelaskannya, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo memotong penjelasan Tito. Dia mengaku menyayangkan Polri tidak menjalankan perintah Undang-Undang tersebut.

“Kalau perintahnya adalah pamdal, kami ngga mnta tolong Polri. Itu enak, paling kita bantuan Polri untuk backup,” ungkap Bambang.

Selanjutnya, Tito menganggap ketika pembuatan undang-undang mengenai kewenangan DPR tersebut kurang lengkap.

“Coba aja ada satu ayat atau satu pasal yang menyampaikan bahwa teknis acara pemanggilan paksa dan penyanderan disesuaikan dengan KUHAP, misalnya,” tutur Tito.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengungkapkan konsistensi Polri menjadi pertanyaan karena tidak mau menjalankan perintah Undang-Undang.

“Karena pernah terjadi DPR pernah meminta kepolisian, tidak ada rapat seperti ini untuk menterjemahkan UU. Tugas polisi adalah melaksanakan hukum,” jelas Desmond.

Sambil menunggu peraturan yang lebih lengkap, Tito akan melaksanakan pengkajian secara internal dan berdiskusi dengan beberapa pakar sehingga Polri mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tindakan pemanggilan paksa.

“Tapi prinsipnya kami akan pertimbangan dan kami akan sampaikan hasilnya kepada yang kami muliakan pimpinan dan seluruh anggota komisi III,” ungkap Tito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *